thumbnail

Bandung, Bandungekspres.co.id .- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pemerintah kabupaten/kota tidak takut dalam menindak perusak lingkungan terutama yang berbalut aktivitas tambang.

Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi Jabar beserta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Penegak Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Jabar akan membantu daerah dalam menertibkan perusak lingkungan tersebut.

Bahkan, Deddy menegaskan, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu repot-repot dalam mengatasinya karena ada Satgas PHLT yang akan membereskannya. ”(Pemerintah kabupaten/kota) enggak perlu takut. Takut sama Allah saja. Kalau enggak (berani menertibkan), hancur negeri ini,” kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, kemarin (30/3).

Terlebih, tambah Deddy, saat ini pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait pengelolaan pertambangan. Dengan begitu, pihaknya bisa langsung memberikan tindakan. ”Sekarang ada kewenangan, kita bisa turun,” katanya.

Sehingga, Satgas PHLT Jabar akan langsung turun mengatasi persoalan tambang yang berpotensi merusak lingkungan. Teknisnya, koordinasi ke Satgas PHLT. ”Kita akan turun langsung. Kapolda akan telepon ke Kapolres. Dengan segera bisa masuk (menindak),” tegasnya.

Kendati begitu, Deddy meminta pemerintah kabupaten/kota tetap berperan aktif dalam menjaga alam dari kerusakan terutama yang diakibatkan pertambangan. Jika tidak berani menindak langsung, lanjut, pemerintah daerah cukup menginformasikan hal tersebut kepada pemprov dan Satgas PHLT.

”Kita kan enggak bisa kontrol semua wilayah. Entah bupati, wali kota, kasih tahu kita kalau ada pelanggaran gitu,” ucapnya.

Maka dari itu, Deddy memastikan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi di antara Satgas PHLT yang terdiri dari pemprov, TNI, kepolisian, dan kejaksaan. Ini penting untuk mempertajam peran dan fungsi Satgas PHLT dalam menjaga lingkungan dari kerusakan terutama yang diakibatkan aktivitas tambang.

”(Contoh) Gunung Guntur (di Kabupaten Garut) sekarang masih terus diusut, langsung diportal. Makanya perlu konsistensi penegak hukum,” katanya seraya menyebut dalam waktu dekat akan menggelar konsolidasi Satgas PHLT.

Deddy menambahkan, selain Garut, di Jabar terdapat daerah lain yang kondisi lingkungannya terancam oleh aktivitas tambang. Sehingga, Deddy mengingatkan kembali akan penting bantuan pihak lain terutama untuk menginformasikan keberadaan aktivitas tambang ilegal. ”Selain Garut dan Tasik, pasti ada, tapi resmi laporan enggak ada. Makanya kita perlu laporan dari media, laporan dari aktivis,” pungkasnya.

Sumber : bappeda.jabarprov.go.id